Akselerasi Pembangunan Barito Utara 100 Hari Kerja: Mengurai Capaian Awal Program Gaspol 11–12

Bupati Barito Utara, Kalimantan Tengah, Shalahuddin, baru-baru ini memaparkan secara menyeluruh mengenai capaian awal dan strategi pelaksanaan Program 100 hari kerja pemerintah daerah yang dipimpinnya. Pemaparan ini disampaikan dalam acara Speak After Lunch yang disiarkan oleh salah satu TV nasional pada hari Senin.

Memahami Program Gaspol 11–12

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Shalahuddin menegaskan bahwa Program Gaspol 11–12—singkatan dari Gerak Akselerasi Strategis Pembangunan Optimal—bukan sekadar janji atau slogan semata. Program ini merupakan peta jalan dan harapan besar untuk pembangunan Barito Utara di masa mendatang.

Shalahuddin menjelaskan bahwa konsep 11 program unggulan dan 12 program prioritas ini telah melalui proses verifikasi dan uji lapangan yang mendalam. Bersama tim, ia secara langsung mengunjungi 93 desa dan 10 kelurahan. Kunjungan ini bertujuan untuk mendengarkan, mencatat, dan memetakan berbagai persoalan yang dihadapi oleh masyarakat di tingkat akar rumput.

“Hampir semua masalah yang kami temukan di lapangan dapat kami jawab melalui program-program yang telah kami rumuskan ini. Oleh karena itu, kami sangat optimistis bahwa konsep 11–12 ini akan mampu menjawab kebutuhan dan harapan masyarakat Barito Utara secara menyeluruh dan terarah,” ujar Bupati.

Fokus Utama Pembangunan Barito Utara

Bupati Barito Utara menyebutkan bahwa kebutuhan masyarakat yang paling mendesak saat ini berpusat pada pembangunan infrastruktur, perbaikan tata kelola pemerintahan dan politik, serta peningkatan kualitas layanan kesehatan.

Selain ketiga fokus utama tersebut, Pemkab Barito Utara juga memberikan perhatian serius pada beberapa sektor lain, termasuk:

• Perlindungan sosial
• Pengembangan sektor pertanian dan perkebunan
• Pemberdayaan putra daerah
• Penyelesaian persoalan sosial kemasyarakatan
• Perluasan kesempatan kerja.

Untuk memastikan seluruh program berjalan sesuai koridor, Pemerintah Daerah rutin melakukan pengawalan dan monitoring, hampir setiap bulan, terhadap pelaksanaan program maupun penggunaan anggaran. Pengawasan ketat juga dilakukan oleh DPRD agar seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bekerja sesuai perencanaan yang telah ditetapkan.

“Saat ini program-program sudah mulai berjalan. Kami tinggal melihat dampaknya terhadap kinerja OPD, pendapatan daerah, dan manfaat langsung yang dirasakan masyarakat. Jika OPD bergerak, program berjalan, dan anggaran terserap dengan baik, maka perputaran ekonomi daerah juga akan ikut meningkat,” tambahnya.

Membuka Keterisolasian Melalui Infrastruktur

Salah satu fokus utama dalam percepatan pembangunan adalah mengatasi masalah keterisolasian wilayah. Masih ada beberapa kecamatan, bahkan yang lokasinya relatif dekat dengan ibu kota kabupaten, yang belum menikmati akses listrik secara penuh. Kondisi ini menjadi perhatian serius dari Pemkab Barito Utara.

Dalam upaya membuka keterisolasian tersebut, Pemerintah Kabupaten sedang membangun tiga jembatan strategis. Pembangunan ini juga mencakup akses jembatan tiga yang nantinya akan menjadi penghubung penting antara wilayah tersebut dengan Kota Palangka Raya. Pembangunan jalan dan jembatan ini ditetapkan sebagai kunci utama untuk membuka akses transportasi dan memperlancar distribusi ekonomi masyarakat.

Namun, pembangunan tidak hanya terpaku pada jalan dan jembatan. Pemerintah daerah juga gencar melakukan pemerataan listrik melalui kerja sama dengan PLN. Beberapa desa yang sebelumnya gelap kini sudah mulai dialiri listrik.

“Target kami jelas, tidak boleh lagi ada wilayah yang gelap. Kami tidak hanya menargetkan listrik menyala di malam hari, tetapi layanan listrik 24 jam penuh. Hal ini sangat penting karena berdampak langsung pada kenyamanan hidup, produktivitas, bahkan kondisi psikologis masyarakat,” tegas Bupati Barito Utara.

Komitmen pada Pendidikan dan Kesehatan

Di sektor pendidikan, Pemkab Barito Utara berkomitmen penuh untuk menjalankan Program 16 Tahun Sekolah Gratis, mulai dari jenjang SD hingga SMA. Program ini akan diimplementasikan melalui sistem e-Pintar. Melalui inisiatif ini, segala bentuk pungutan di sekolah dilarang. Selain itu, Pemerintah Daerah juga memberikan bantuan pendidikan berupa seragam, buku pelajaran, perlengkapan belajar, hingga sepatu.

“Kami ingin memastikan tidak ada lagi anak dari keluarga kurang mampu yang terhambat pendidikannya hanya karena alasan biaya. Saat ini, sekitar 15 persen dari total 32.000 siswa di Barito Utara telah menerima bantuan pendidikan tersebut, dan penyaluran terus dilakukan secara bertahap,” jelasnya.

Sementara itu, di bidang kesehatan, capaian layanan saat ini telah mencapai sekitar 80 persen. Pemerintah terus berupaya meningkatkan capaian ini dari sisi fasilitas, kualitas layanan, dan kemudahan akses bagi seluruh masyarakat. Sektor pertanian dan perkebunan juga tetap menjadi perhatian utama sebagai penggerak ekonomi masyarakat pedesaan.

Tantangan dan Harapan Realisasi Gaspol

Menjawab tantangan dalam pelaksanaan Program Gaspol 11–12, Bupati Shalahuddin menegaskan bahwa kendala terbesar yang dihadapi bukanlah pada konsep program itu sendiri, melainkan pada perubahan mindset birokrasi.

“Kami sangat mendorong perubahan pola kerja. Dari yang sebelumnya terkesan santai, kini birokrasi harus bekerja dengan cepat, tepat, dan penuh komitmen. Masyarakat menginginkan hasil yang cepat dan dapat segera dirasakan,” ungkapnya.

Ia menekankan bahwa program terbaik sekali pun tidak akan berarti apa-apa jika pelaksanaannya lambat. Oleh karena itu, kecepatan kerja dan keseriusan dalam pelaksanaan menjadi kunci utama keberhasilan Gaspol 11–12. Semangat kerja cepat, yang sudah diterapkan di Dinas PUPR, terus ditularkan ke seluruh OPD di Barito Utara.

Secara umum, kondisi infrastruktur mulai menunjukkan peningkatan. Sejumlah ruas jalan telah diperbaiki, bahkan melalui kerja sama dengan pihak perusahaan. Hingga Januari ini, sekitar 12 kegiatan pembangunan telah mulai berjalan, termasuk program korelasi yang sudah terkonfirmasi.

Meskipun demikian, Bupati mengakui adanya tantangan, terutama terkait potensi efisiensi anggaran di tengah jalan. Berdasarkan pengalaman di tingkat provinsi, efisiensi anggaran sebesar satu hingga dua miliar rupiah sering terjadi dan berpotensi memengaruhi fokus program.

“Harapan kami, tidak terjadi hal-hal luar biasa yang mengganggu fokus pelaksanaan, sehingga seluruh program Gaspol 11–12 ini dapat direalisasikan secara optimal selama lima tahun ke depan,” pungkasnya.

----

Sumber: Antara